Tokoh-tokoh Daerah Dukung Penetapan
Kedaulatan Rakyat, 8 Oktober 2011
Jabatan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY berakhir Sabtu (8/10) hari ini. Rencananya Keppres tentang perpanjangan jabatan akan disampaikan langsung oleh pejabat dari pusat kepada Sultan di Yogyakarta.
”Kemungkinan besok (hari ini) baru diserahkan. Katanya mau diantar ke sini,” kata Sultan kepada wartawan di Kepatihan, Jumat (7/10).
Pada akhir masa jabatannya Sultan juga sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ). Laporan tersebut langsung diserahkan ke pemerintah pusat dan tidak dibacakan di DPRD DIY. Menanggapi aksi beberapa orang yang tidak menginginkan Sultan menjadi gubernur karena posisi raja lebih terhormat, Sultan mengatakan, konsep seperti itu sama dengan pararadya. Sedangkan ijab qabulnya dulu jabatan gubernur melekat pada Sultan.
Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moeloek menegaskan, Presiden SBY telah menandatangani Keppres tentang perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam IX selama satu tahun. ”Dalam Keppres bernomor 55/P/2011 disebutkan masa jabatan keduanya diperpanjang satu tahun terhitung sejak 9 Oktober 2011. Tidak perlu ada pelantikan lagi,” ujarnya seraya mengatakan, Keppres akan disampaikan kepada Sultan hari ini pukul 10.00.
Sementara itu dukungan terhadap keistimewaan DIY dengan konsep penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur terus mengalir. Tokoh-tokoh daerah dari Papua, Sunda, Dayak, Batak, Madura, Riau dan NTT kemarin menyatakan sikapnya mendukung keistimewaan DIY dengan konsep penetapan. Sikap tersebut disampaikan di Royal Garden Resto, Jumat sore. Wakil masyarakat Papua Frank Hamah Sagrim mengatakan, keistimewaan DIY dengan konsep penetapan adalah harga mati. ”Bagi kami Yogya adalah kakak sulung. Kalau kakak dipermainkan tentu adiknya pun akan marah,” ujarnya.Jimmy Rusdin Sinaga SE dari paguyuban suku Batak yang ada di Yogya mengatakan, warga Batak di Yogya yang jumlahnya mencapai 11 ribu orang siap mendukung penetapan tanpa syarat. ”Kalau Yogya diotak-atik itu berarti tidak tahu sejarah. Betapa besar pengorbanan Yogya untuk NKRI,” ujarnya.
Nila Riwun mewakili Presiden Majelis Adat Dayak Nasional menyatakan, warga Dayak akan mempertahankan Yogya tetap istimewa dan siap bersatu dengan masyarakat DIY untuk mempertahankan penetapan. Wakil masyarakat Sunda Jabar Ki Demang juga mengatakan, sebanyak 32 ribu warga Jawa Barat yang tinggal di Yogya juga siap mendukung keistimewaan.
Julius Felicianus wakil masyarakat NTT berpendapat, penetapan merupakan keharusan. Sebanyak 20 ribu masyarakat NTT merasa nyaman tinggal di Yogya. ”Kami masyarakat NTT akan memperjuangkan keistimewaan DIY sampai titik darah penghabisan,” ujarnya.
Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasanaputra mengatakan, dukungan dari beberapa daerah ini semakin mempertegas ciri pluralisme dan budaya multikurturalisme yang ada di Yogya. (Ast/Sim)